Berita Mataram NTB || Komisi III DPRD NTB menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja. Diantaranya Badan Pengelol...
Berita Mataram NTB || Komisi III DPRD NTB menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja. Diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) NTB dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Selasa (21/01/2025).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPRD NTB, Muh. Aminurlah, S.E., sempat menyoroti soal sengketa lahan di SMAN 1 Woha. Menurut informasi yang diperoleh, lahan tersebut telah dimenangkan oleh masyarakat.
"Yang saya dengar, lahan yang disengketakan di Mahkamah Agung telah dimenangkan masyarakat," ungkap Haji Maman, sapaan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dirinya menanyakan sampai dimana perhatian dan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
"Maka saya meminta Pemprov NTB untuk segera menindaklanjuti benar tidaknya masalah ini. Karena ini menyangkut anak-anak bangsa melanjutkan pendidikannya. Tidak boleh dibiarkan masalah ini," tegasnya.
Di sisi lain, pihaknya juga telah menawarkan solusi agar Pemprov NTB segera membayar lahan tersebut kepada masyarakat, apabila benar telah dimenangkan Mahkamah Agung.
Namun sebaliknya, lahan bisa saja diperjuangkan kembali, jika ada bukti baru atau peristiwa baru (Novum) yang dapat digunakan untuk pengajuan peninjauan kembali (PK).
Pada rapat tersebut, Haji Maman juga menagih data hasil inventarisir segala jenis aset daerah, termasuk lahan sekolah yang disengketakan untuk di bahas di Komisi. "Kalau asetnya sudah tidak berguna lagi ya dijual dan hasilnya sebagai sumber pendapatan daerah," tandasnya.
Tidak ada komentar